Kursi Empuk Para Bupati PDIP

Ilustrasi PDIP -- Antara/Dhedez Anggara

Pemenang Pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu kini tinggal menunggu hitungan jam untuk dilantik. Rabu (17/02/2016) menjadi hari bersejarah, para bupati/walikota hasil Pilkada serentak dilantik di kantor gubernur Bali. Adalah Wali Kota Denpasar, Bupati Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana, Bangli, dan Karangasem.

Tentu bisa bisa ditebak di Bali tak lazim kalau PDI Perjuangan (PDIP) tak menempatkan para calonnya menjadi kampiun pada pertarungan gong demokrasi ini. Seperti prediksi awal, para calon yang menaiki kendaraan PDIP menang dengan mudah. Apalagi bagi para petahana yang sudah memiliki kendaraan PDIP.

Dari enam gelaran di kabupaten/kota di Bali, nyaris semuanya milik para calon dari Partai besutan Megawati. Diawali dari Kota Denpasar I pasangan IB Rai Dharmawijaya Mantra-IGN Jaya Negara atau Dharma-Jaya (petahana), Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti dan I Gede Komang Sanjaya atau Eka-Jaya (petahana), Bangli pasangan Made Gianyar dan SN Sedana Arta (petahana), dan Jembrana Putu Artha-Kembang atau Abang (petahana). Bahkan Kabupaten Badung yg dalam satu dekade atau dua kali even pilkada milik Partai Golkar kini jatuh dipelukan pasangan Giri Prasta-I Ketut Suiasa meski pasangan ini bisa dikatakan campuran PDIP-Golkar.

Nah, khusus di Kabupaten Karangasem PDIP bisa saja mengambil hati pasangan Masdipa (IGA Mas Sumatri dan Wayan Artha Dipa) yang mampu menjungkalkan pasangan Partai Golkar I Made Sukerana dan Komang Kisid (SUKSES)  dan paket asli usungan PDIP Wayan Sudirta-Ni Made Sumiati. Apalagi status Masdipa 'free transfer'. Dia memang didukung Partai NasDem, Hanura, dan Partai Demokrat yang mengalihkan dukungan di-last minute, namun bisa saja PDIP mengambil Masdipa.

Kemenangan ini tentu menjadikan kursi empuk bagi para bupati/walikota. Para bupati/walikota tentu akan mudah membuat kebijakan baik itu kebijakan anggaran maupun kebijakan yang lain. Maklum separo lebih kursi DPRD kabupaten/kota juga ditempati para anggota fraksi PDIP. Tinggal duduk manis, APBD disetujui.

Para bupati/walikota juga tidak akan kesulitan mencari gelontoran dana dari pusat dan kebijakan-kebijakan pusat untuk pembangunan Bali. Para pemimpin daerah ini tidak perlu lagi merengek meminta jatah proyek dan mengajukan program pembangunan yang bertele-tele di pusat. Jalur by pass telah tersedia. Kedekatan secara politik lebih manjur. Presiden Jokowi tinggal kerdipkan mata setelah dilirik Ibu Megawati. “Apa sih yang nggak buat PDIP Bali.”

Contoh paling terbaru, presiden RI ke-5 Megawati datang meresmikan Waduk Titab di Kabupaten Buleleng, Bali. Belum lagi, ketika Megawati 'memerintahkan' menteri agar membangun shortcut Denpasar-Buleleng. Seperti inilah kedekatan bupati/kota dengan pemangku pusat. Tentu ini cukup manis bagi masing-masing bupati/kota menempuh jalur by pass kedekatan politik daerah dengan pusat.

Keberhasilan PDIP memenangi pilkada serentak ini tentu membuat tidak enak gubernur. Apalagi hubungan gubernur dan bupati/walikota selama ini memang masih terjalin. Namun, tidak 'baik-baik' amat lho. Bahkan sempat terjadi perang dingin kebijakan.

Perlu di tengok ke belakang soal hubungan ini antara Gubernur Mangku Pastika dengan para bupati/walikota di Bali. Tentu ingat betul bagaimana bupati/walikota mangkir saat diundang gubernur untuk membahas rancangan Perda RTRW Bali. Bupati/walikota memilih mengadakan pertemuan sendiri di Tabanan. Tentu menarik diikuti perkembangan bagaimana hubungan selanjutnya antara Gubernur Bali dengan bupati/walikota PDIP ini.

Dari enam kabupaten/kota ini maka Bali sudah mutlak di genggaman PDIP. Tinggal mempertahankan pasangan Putu Agus Suradnyana dan I Nyoman Sutjidra (PAS-Sutjidra) di Kabupaten Buleleng pada Pilkada tahun depan. Juga mengembalikan tradisi kursi di Klungkung yang kini lepas ke tangan Gerindra. Jika berhasil maka Bali benar-benar menjadi kandang banteng PDIP. Praktis tinggal memenangkan kursi gubernur, maka Bali akan disebut Gubernur dan Bupati/Walikota PDIP.

Bak gayung bersambut, setelah menempatkan para calon ke kursi empuk bupati/walikota tentu PDIP akan mengincar dan mengambilalih kursi Bali I pada Pilkada 2018 nanti. Kekuatan PDIP benar-benar di atas angin dengan dukungan para bupati/walikota ini. Dan tidak bisa dibayangkan lagi bagaimana kekuatan dan perolehan suara PDIP pada Pilkada Bali nanti, jika bupati/walikota se-Bali kompak menolak Reklamasi Teluk Benoa. Mungkinkah? (*)